Modernisasi di tubuh DJP sedang bergulir meskipun terasa tersendat. Setidaknya itu yang aku (istriku) rasakan. Menurut pendapat saya pribadi, ruh dari modernisasi SDM di DJP adalah kode etik dan pemberian insentif yang seimbang. Dari sinilah serunya fakta yang terjadi di lapangan pada masa-masa peralihan antara dunia “nonmodern” menjadi dunia “modern” di DJP.
Di Jatim II, launching KPP Pratama sudah sejak November 2006. Sampai dengan saat tulisan ini diturunkan, belum ada tanda-tanda pemberian insentif dan pelaksanaan tanda tangan kode etik bagi para pegawai DJP. Padahal kedua hal tersebutlah yang menandai hijrahnya dunia nonmodern ke dunia modern.Mungkin kedua proses itu belum berjalan, tapi untuk mengarah ke sana semestinya didahului dengan SK definitif bagi para pegawainya. Ini pun belum terjadi.
Yang kemudian saya takutkan adalah lambatnya proses tersebut akan mengakibatkan keputus-asaan sehingga nilai-nilai kode etik yang sudah ditanamkan melalui proses internalisasi kode etik melalui diklat modernisasi menjadi meluntur. Memang tidak semua akan seperti itu dan saya berharap tidak terjadi hal tersebut. Hanya saja, sifat manusia yang tidak sabaran bisa memicu hal tersebut.
Selamat bersabar kawan, pegang terus nilai-nilai agama, moralitas dan kode etik dalam bekerja, meski harus bepedih-pedih dan terancam dengan peninjauan ulang remunerasi (yang bahkan belum diterima)
